Pemkot Malang Anggarkan THR untuk ASN Sebesar Rp 29 Miliar

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengalokasikan anggaran tunjangan hari raya (THR) bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan tersebut. Total nilai THR yang disiapkan untuk seluruh ASN mencapai Rp 29 miliar. Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan bahwa anggaran tersebut berasal dari APBD 2024. Besarnya pemberian THR setara dengan satu kali gaji tanpa tunjangan, mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (RI) Nomor 14 Tahun 2024 terkait pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada ASN.

baca juga: Pemkot Malang Buka 3.799 Formasi CASN dan PPPK Tahun 2024

Pemkot Malang Anggarkan THR untuk ASN Sebesar Rp 29 Miliar

sumber gambar: Kompas

"Kebijakan THR ini telah disesuaikan dengan ketentuan dari pusat dan telah dialokasikan untuk seluruh ASN Kota Malang, baik PNS maupun PPPK," ungkap Wahyu. Rencananya, pencairan THR akan dilakukan pada tanggal 25 Maret 2024 mendatang. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, total penerima THR tahun 2024 mencapai 6.925 ASN. Terdiri dari 5.462 PNS dan 1.463 PPPK. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para ASN dalam merayakan hari raya dengan lebih sejahtera.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemkot Malang Daftarkan 26 Ribu Lebih Pekerja ke Jamsostek

Gambar
Pemkot Malang telah mendaftarkan 26.400 pekerja kategori rentan sebagai peserta penerima manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan. Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan keikutsertaan pekerja kategori rentan dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan komitmen dan bentuk keseriusan Pemkot Malang memberikan perlindungan jaminan sosial kepada warga. Sebagai informasi, pendaftaran kepesertaan tahun 2024 ini diberikan kepada Ketua RT/RW, Satlinmas, Guru Ngaji, Guru Minggu, Marbot, Mudin, Penjaga Makam, dan Kader Puskesos di wilayah Kota Malang. Mekanisme pembayaran iuran peserta Program Jamsostek ini dianggarkan setiap bulan oleh masing-masing kelurahan dan perangkat daerah terkait. baca juga:  Pj Wali Kota Malang Perlu Segera Ambil Keputusan Nasib Direksi Perumda Tugu Tirta sumber gambar:  surya malang "Wahyu Hidayat, Senin (18/3/2024), mengatakan, 'Kami daftarkan dan kami bayarkan mulai Januari 2024. Ini memang kami mengangga...
Baca selengkapnya

Pemkot Malang Buka 3.799 Formasi CASN dan PPPK Tahun 2024

Gambar
Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, telah membuka 3.799 formasi untuk rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024. Keputusan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa formasi CASN telah disesuaikan dengan analisis kebutuhan tenaga Aparatur Sipil Negara di Kota Malang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi dapat berdampak positif dan optimal melalui peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin kokoh di Pemerintah Kota Malang. baca juga:  Pemkot Malang Daftarkan 26 Ribu Lebih Pekerja ke Jamsostek sumber gambar: Kompas Menurut Wahyu, formasi CASN tersebut telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia pada tanggal 14 Maret 2024. Usulan kebutuhan CASN dan PPPK telah disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang untuk ...
Baca selengkapnya

Komisi X DPR RI Sidak Stadion Kanjuruhan, Ini Dia Hasilnya

Gambar
Anggota Komisi X DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke lokasi renovasi Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (14/3/2024). Mereka melihat proses renovasi dan bertemu dengan Bupati Malang, perwakilan PT Waskita Karya, Aremania, hingga keluarga korban Tragedi Kanjuruhan. Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti Tragedi Kanjuruhan yang belum selesai. Abdul Fikri Faqih menjelaskan bahwa sidak tersebut juga melibatkan pemangku kepentingan untuk mendengarkan masukan terkait penyelesaian hukum yang transparan. Fikri juga mendorong agar Undang-undang Keolahragaan segera disahkan, karena menyediakan perlindungan yang lebih rinci bagi atlet dan suporter. Selain itu, dalam inspeksi mendadak tersebut, anggota Komisi X DPR RI juga menyampaikan keprihatinan mereka terhadap lambannya penyelesaian Tragedi Kanjuruhan yang masih menggantung. Pertemuan dengan pemangku kepentingan, termasuk Bupati Malang, perwakilan PT Waskita Karya, Aremania, dan keluarga korban Tragedi Kanjuruh...
Baca selengkapnya